Pesantren dan Madrasah: Respons Terhadap Politik Pendidikan Kolonial Belanda

Abstract

Pertumbuhan Pesantren tidak ringan ketika kekuasaan bangsa Asing melakukan penjajahn di wilayah nusantara. Penjajah memusuhi kiai, santri dan pesantren sebagai dikelompokan sebagai kekuatan anti terhadap penjajahan bangsa Asing. Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis (etische politiek) 1901 untuk mengancurkan peran pesantren membangun kesadaran nasionalisme rakyat Indonesia. Para kiai, santri dan pesantren merespons kebijakan sekularisasi dan modernisasi yang dibungkus dalam paket politik etis itu dengan dua model, tetap mempertahankan eksistensi pesantren dan mendirikan madrasah. Makalah berupa penelitian kepustakaan dengan metodologi sejarah. Metodologi sejarah ditempuh melalui proses pengumpulan bahan (heuristik), analisis sumber (intern dan ekstern), interpretasi dan historiografi. Dengan memanfaatkan hasil penelitian sebelumnya sebagai sumber primer, buku-buku yang mendukung sumber utama untuk membantu analisis, dan jurnal ilmiah sebagai bahan untuk memperkuat analisis. Hasilnya analisis menemukan bahwa para ulama/kiai dan santri menjawab tantangan kebijakan politik pendidikan kolonial yang mengembangkan sekularisasi dan modernisasi, dengan dua pola gerakan pendidikan. Kelompok Islam modernsis menutup pesantren dan surau, kemudian menggantikannya dengan madrasah (sekolah) modern. Sementara kiai dan santri penganut Islam Aswaja tetap mempertahankan eksistensi pesantren, sembari mendirikan madrasah dengan sistem klasaikal sebagai barrier untuk memperkuat eksistensi pesantrean. Bahkan belakangan kaum Islam Aswaja juga mendirikan madrasah-madrasah kejuruan untuk mendidik kaum professional. Sementara pesantren tetap utuh dengan karakteristsiknya sebagai kekuatan islam Aswaja.